IP.UIN-SUKA.AC.ID-Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Indonesia bekerjasama dengan SLA Asia dan APPTIS mengadakan International Talks: "Visiting Librarians#5 dengan Topik: “Pustakawan Pemerintah” dengan pembicara: Shirley Ingles Cruz (Commission an Appointment Congress of the Philipines) dan dimoderatori oleh Thoriq Tri Prabowo, S.IP., M.IP. (Dosen Ilmu Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga). Acara ini berlangsung pada hari Jumat, 27 Mei 2021 Pukul 14.00 WIB.

Beberapa hal yang disampaikan Shirley antara lain mengenai dasar hukum pada praktik perpustakaan yaitu kualifikasi pustakawan, peran utama perpustakaan, dan lisensi identitas profesional pustakawan. Dia juga mengatakan bahwa di negaranya, The Civil Service Commission (CSC) merupakan badan kepegawaian pusat dari pemerintah Filipina. Mirip dengan BKN (Badan Keegawaian Negara) di Indonesia. CSC bertanggung jawab atas kebijakan, rencana, dan program yang berkaitan dengan semua pegawai layanan sipil. The Professional Regulation Commission (PRC), badan yang diberi mandat untuk menerapkan undang-undang dan kebijakan peraturan untuk berbagai profesi yang sudah mengikuti tes dan ulus ujian lisensi, sehingga lisensi tersebut dapat digunakan untuk bekerja sebagai pustakawan.

Di Filiipina, hukum yang mengatur tentang kepustakawanan antara lain: Republic Act No. 6966 (Undang-Undang Pemerintah) tahun 1990. "THE PHILIPPINES LIBRARIANSHIP ACT” adalah sebuah undang-undang yang mengatur tentang pustakawan dan menentukan kualifikasi seorang pustakawan, Republic Act No. 9246 yang isinya mengakui peran penting kepustakawanan sebagai profesi dalam mengembangkan kapasitas intelektual warga negara dan Undang-Undang Republik No. 10912 mengenai "Undang-Undang Pengembangan Profesional Berkelanjutan (CPD) tahun 2016"

The Commission an Appointmen (CA) memiliki tiga tugas dari pemerintah Fiilipina yaitu: eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Salah satu cabang legislatif yaitu memiliki mandat yang diatur dalam konstitusi Filipina tahun 1987 dengan kekuasaan untuk menyetujui atau menolak keputusan yang dibuat oleh presiden Filipina, serta menjalankan fungsi pemerintahan yang harmonis dan efisien. CA bertungsi untuk mengawasi Presiden Filipina dalam menjalankan pemerintahannya dalam menggunakan kekuasaanya. The Data Bank & Library Service memiliki fungsi lT yang merupakan bagian dari CA yaitu: pusat penyimpanan catatan dan sumber intormasi. The Data Bank & Library Service terbagi menjadi 2 layanan yaitu: Grup EDP (pemrograman, pembuat encoders, dan teknisi IT) dan Grup manajemen arsip & perpustakaan pustakawan, arsiparis, records officer, dan staff support).

CA juga memiliki fungsi untuk membantu presiden dalam memutuskan sebuah kebijakan terkait dokumen yang cocok dan qualified. Namun, jenis dokumen yang dimiliki dan diterima CA sebagian besar dibatasi dan bersifat rahasia. Dokumen yang dimiliki CA berasal dari orang yang telah ditunjuk. Dokumen yang diterima telah melalui beberapa tahap. Alur persyaratan dokumenter diberi kode warna saat diserahkan ke CA seperti kode warna kuning untuk dokumen sekretaris kabinet dan komisi, sedangkan warna biru untuk kantor urusan luar negeri. (Tayangan selengkapnya dapat diakses pada Youtube Chanel Sukalib).(nis/mus)